Skip to content

peningkatan kualitas pendidikan

13 Januari 2013
Peningkatan Kualitas Pendidikan

Indonesia Policy Briefs
– Ide-Ide Program 100 Hari
3. Kualitas sekolah di Indonesia masih rendah dan cenderung
memburuk.
Selama ini ekspansi sekolah tidak menghasilkan lulusan
dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk
membangun masyarakat yang kokoh dan ekonomi yang kompetitif di
masa depan. Bukti ini ditunjukkan dengan rendahnya kemampuan
murid tingkat 8 (SMP kelas 2) dibandingkan dengan negara tetangga
Asia pada ujian-ujian internasional di tahun 2001 (lihat tabel 1). Telihat
cukup jelas bahwa ekspansi partisipasi sekolah di Indonesia tidak
diikuti dengan peningkatan kualitas.
4. Persiapan dan kehadiran tenaga pengajar yang masih kurang.
Berbeda dengan kebanyakan negara, Indonesia memperbolehkan
semua lulusan institusi pendidikan keguruan menjadi tenaga pengajar,
tanpa perlu melewati ujian dalam hal kesiapan untuk memberikan
ilmu pengetahuan dan keahlian mereka pada kondisi sekolah yang
beragam. Pada waktu yang sama terdapat kesulitan untuk
memberhentikan tenaga pengajar yang tidak mampu mengajar. Lebih
jauh, berdasarkan survei yang dilakukan untuk Laporan Pembangunan
Dunia 2004, 20 persen tenaga pengajar Indonesia tidak masuk sekolah
pada saat pengecekan di sekolah-sekolah yang terpilih secara random.
Ini berarti 20 persen dari dana yang digunakan untuk membiayai tenaga
pengajar tidak memberikan manfaat secara langsung kepada murid,
karena ternyata tenaga pengajar tersebut tidak berada di kelas.
5. Pemeliharaan sekolah-sekolah tidak dilakukan secara berkala.
Berdasarkan data survei sekolah dari Departemen Pendidikan Nasional,
satu dari enam sekolah di Jawa Tengah berada dalam kondisi yang
buruk, sementara itu sedikitnya satu dari dua sekolah di Nusa Tenggara
Timur juga berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Murid-murid
berada di ruang kelas tanpa peralatan belajar yang memadai, seperti
buku pelajaran, papan tulis, alat tulis, dan tenaga pengajar yang
menguasai materi pelajaran sesuai kurikulum.
Menyelesaikan
Berbagai Masalah Pendidikan
Merupakan Kunci
Pertumbuhan
dan Pembangunan
Kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar global, penggunaan teknologi
yang dapat meningkatkan pendapatan dan produktivitas, serta daya tarik
Indonesia bagi kalangan investor, dibentuk melalui keberadaan sumber daya
manusia. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dalam standar
pendidikan dengan negara tetangga. Bahkan, survei yang dilakukan pada
perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di negara-negara Asia di
tahun 2003 mengungkapkan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia
dan tidak memadainya pasokan keahlian manajemen di Indonesia
menyebabkan rendahnya minat investor terhadap Indonesia. Hal ini harus
menjadi perhatian serius bagi Indonesia ketika pesaing regional terus
menerus meningkatkan kualitas pendidikan mereka. (Boks)
Agenda
Reformasi
Sejumlah isu yang dipaparkan diatas menunjukkan perlunya suatu agenda
reformasi yang didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan dasar di Indonesia. Agenda ini harus didasari pada peningkatan
kapasitas manajemen dan akuntabilitas disetiap tingkat pemerintahan,
pemberdayaan sekolah dalam membuat perencanaan dan melaksanakan
strategi mereka sendiri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi
ketimpangan sumber daya fiskal daerah dalam pendidikan, menciptakan
mekanisme pertukaran dan penggunaan informasi dalam suatu sistem yang
menyeluruh, membangun kemampuan pengajaran yang lebih baik dan
memperjelas kembali struktur kelembagaan pusat untuk menyesuaikan
amanat baru dari rakyat. Sekarang merupakan waktu yang tepat untuk
melaksanakan agenda perubahan ini dengan segara: dimana pemerintahan
baru berada dibawah kepemimpinan baru telah memperoleh mandat amat
besar dari rakyat Indonesia.
I. BERINVESTASI
PADA KAPASITAS
Pelaksanaan fungsi dan peran baru bidang pendidikan, sebagaimana yang
tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan 20/2003 membutuhkan lebih
banyak pengalaman teknis dan manajerial di setiap level pemerintahan.
Pembangunan kapasitas dapat dimulai dengan mendefinisikan standar kinerja
dan menciptakan ukuran-ukuran untuk berbagai fungsi pengajaran di setiap
level pemerintahan, mempersiapkan catatan mengenai standar dan
kompetensi dasar, serta mengaudit kemampuan yang ada saat ini berdasarkan
ukuran kompetensi yang dibutuhkan, dimana catatan tersebut dibuat lebih
sederhana dan mudah untuk diukur. Keahlian yang dibutuhkan untuk
melakukan fungsi ini meliputi keahlian dalam perencanaan keuangan dan
anggaran, manajemen personalia, pengumpulan informasi serta komunikasi.

Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Peningkatan keahlian dapat dilakukan tidak hanya melalui pelatihan formal
melainkan juga melalui kerja nyata dengan memberikan tugas langsung dalam
situasi kerja yang memungkinkan. Untuk mendorong manajemen yang lebih
baik pada tingkat pemerintahan daerah, pemerintah pusat dapat melakukan
berbagai cara di bawah ini.
1.Mengumumkan anggaran daerah lebih awal
Keterbukaan mengenai
jumlah dana dan bantuan lainnya yang akan diterima oleh pemerintahan
daerah sebelum mulainya tahun ajaran sekolah akan memberikan
mereka cukup waktu untuk merencanakan anggaran yang lebih baik
serta memobilisasi sumber daya yang lain seandainya dibutuhkan.
2.Memberikan dana alokasi khusus pendidikan kepada pemerintahan
daerah.
Pemerintah pusat harus memberikan lebih banyak sumber daya
untuk bidang pendidikan kepada pemerintah daerah melalui dana alokasi
khusus ketimbang melalui proyek-proyek; tentu saja dengan disertai
pengawasan dan mekanisme akuntabilitas yang tepat. Mendiknas saat ini
membawahi sekitar 400 proyek, yang merupakan bagian terbesar dari
alokasi APBN untuk pendidikan dan masih mengontrol aliran modal serta
investasi dalam peningkatan kualitas pendidikan tanpa campur tangan
pemerintahan daerah sama sekali. Semakin besar alokasi sumber daya
yang diberikan melalui mekanisme DAK, hal ini akan memperbesar
pembangunan kapasitas dan kemampuan manajemen pemerintahan
daerah. Mendiknas dapat mendanai hibah DAK dari bagian yang selama
ini merupakan dana DIP. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan
perundang-undangan desentralisasi yang baru sekaligus bagian dari
kebijakan pemerintahan secara keseluruhan.
3.Mengurangi ketimpangan dalam pendanaan.
Pengeluaran
pemerintahan daerah saat ini mencapai sekitar dua pertiga dari total
pengeluaran pendidikan. Secara keseluruhan dana yang tersedia
sebetulnya mencukupi, dimana pengeluaran pemerintahan pusat
ditambah dengan pegeluaran pemerintahan daerah mencapai hampir
3 persen GDP. Akan tetapi ada sejumlah kabupaten yang tidak memiliki
sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan
mereka, hal ini berdampak pada timpangnya pengeluaran pendidikan
per murid (Tabel 2). Pemerintah harus dapat menentukan kabupaten
yang benar-benar membutuhkan dana tersebut, kemudian
mengimplementasikan program pendanaan melalui mekanisme DAK,
untuk dapat memberikan pelayanan yang spesifik dan bersifat lokal.
mekanisme otoritas yang diberikan kepada mereka (Tabel 3).
Peningkatan manajemen berbasis sekolah dapat ditempuh dengan cara:
1.Persiapkan tenaga pengajar yang lebih baik dalam mengelola
sekolah.
Bangun dan kembangkan program pelatihan yang efektif
dalam perencanaan dan pembuatan anggaran, pengelolaan keuangan,
membuat suatu penilaian dan strategi komunikasi bagi kepala sekolah
dan anggota komite sekolah. Bentuk program alternatif yang akan
diberikan amat dibutuhkan mengingat adanya perbedaan kondisi
pendidikan di beberapa daerah di Indonesia.
2.Mendesain dan mengimplementasikan dana hibah untuk sekolah
yang berasal dari anggaran pemerintah daerah.
Sejumlah hibah
harus dapat menutupi biaya operasional yang mendasar selain juga
dapat menutupi biaya pemeliharaan fasilitas yang mencukupi untuk
memenuhi standar kualitas minimum. Hibah ini dapat menggunakan
mekanisme alokasi kepada sekolah berdasarkan suatu formula yang
bersifat terikat penggunaanya, mudah untuk diimplementasikan dan
terdapat sejumlah kriteria yang mudah untuk diukur. Untuk
memfasilitasi manajemen sekolah yang mandiri, bentuk bantuan mesti
berbentuk aliran dana ketimbang bentuk lainnya. Tambahan dana diluar
dana operasional dapat diperoleh melalui mekanisme hibah yang
berdasarkan pengajuan proposal. Dana tambahan ini dapat
dipergunakan untuk menutupi sejumlah biaya program-program
khusus, seperti biaya pengembangan staf dan lebih penting lagi biaya
untuk investasi modal fisik, seperti pembangunan kelas baru atau
laboratorium, serta untuk inovasi dan penelitian.
3.Menciptakan hibah pendidikan yang pro-orang miskin untuk
proyek-proyek yang didasarkan atas insiatif sekolah dan
masyarakat.
Beberapa hibah dapat merangsang munculnya inovasi
serta percobaan dalam mencari sistem pendidikan yang baik, terutama
dengan maksud untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di daerah
miskin. Bantuan khusus amat dibutuhkan bagi sekolah-sekolah dengan
kualitas yang masih dibawah standar minimal.
4.Mengelola uang sekolah.
Di masa yang akan datang, kabupaten beserta
dengan masyarakatnya dapat memobilisasi lebih banyak sumber daya yang
mereka miliki sebagai tambahan dana hibah dari pemerintahan pusat.
Undang-Undang Pendidikan 20/2003 dengan amat jelas menyatakan hal
ini. Bahkan selama tiga tahun terakhir uang sekolah telah meningkat lebih
cepat ketimbang peningkatan harga-harga secara umum. Ketika uang
sekolah tersebut berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan,
juga menjadi penting untuk menciptakan suatu mekanisme yang
transparan dalam pengelolaan keuangan tersebut serta menjamin bahwa
uang sekolah tersebut tidak membebani orang miskin. Di daerah miskin
hibah dana sekolah berfungsi sebagai alat untuk mengurangi pengeluaran
pendidikan yang berasal dari uang pribadi.
II. TERAPKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH SEBAGAI LANDASAN DARI REFORMASI
Undang-undang pendidikan 20/2003 telah memberikan tanggung jawab lebih
besar dan otoritas langsung kepada sekolah. Dengan begitu diharapkan
sekolah serta masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam peningkatan mutu
pendidikan dasar secara signifikan. Meski demikian terdapat keragaman yang
besar dalam kemampuan sekolah di setiap daerah untuk melaksanakan
otoritas yang telah diberikan tersebut. Seandainya kondisi sekolah di Bali
mencerminkan keadaan yang terjadi di daerah-daerah lainnya, maka komite
sekolah masih belum sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan

From → Tak Berkategori

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: